Kata Pengantar
Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Sang
Khalik atas segala Rahmat dan penyertaan-Nya kepada kita, sehingga panduan
organisasi ini secara sederhana untuk dijadikan instrument pembentukan Gerakan
Siswa Nasional Indonesia dapat dibuat. Dengan semangat yang membumi Kongres XIX
GMNI di Kota Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 5 – 10 September 2015 telah
memutuskan dan menetapkan bahwa GMNI sebagai tanggung jawab ideologis, perlu
mendorong terbentuknya Gerakan Siswa Nasional Indonesia sebagai organisasi siswa
yang berwatak nasionalis Soekarnois.
Panduan dibuat sebagai jawaban atas refleksi perkembangan
organisasi yang berideologikan Marhaenisme ajaran Bung Karno dengan membentuk
strutur organisasi mulai dari tingkatan Komisariat, DPC, KORDA dan Presidium.
Hal ini yang mengharuskan untuk disiapkannya perangkat teknis operasional
organisasi landasan guana menjalankan kerja-kerja dan kebijakan organisasi di
setiap tingkatan struktural.
Presidium GMNI secara kelembagaan mengucapkan terima
kasih atas usul, saran, kritik dan motivasi dari setiap kader. Melalui
rapat-rapat, konsultasi, diskusi serta pengarsipan dari sesepu GSNI sehingga kami
dapat menyelesaikan panduan ini.
Besar harapan kami, kiranya panduan organisasi ini
menjadi petunjuk dan acuan kita bersama dalam mendorong dan membentuk kembali
GSNI secara nasional secara baik dan dinamis.
Akhir kata, kami atas nama Presidium Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia, mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas kepada segenap
kader GMNI di setiap tingkatan struktural dan semua pihak yang telah
membantu kami dalam penyusunan Panduan
Organisasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Merdeka!!!
Jakarta,
Maret 2016
Tim Perumus GSNI/Presidium GMNI
IKRAR PRASETYA KORPS
GERAKAN SISWA NASIONAL INDONESIA
Kami Anggota Gerakan
Siswa Nasional Indonesia adalah Pelajar - Pelajar Indonesia, dan berdasar pengakuan ini, kami mengaku
bahwa:
1.
Kami adalah
mahluk ciptaan Tuhan, dan bersumber serta bertaqwa kepada-Nya
2.
Setia serta menjunjung tinggi cita-cita bangsa dan negara kesatuan
republik indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
3.
Setia kepada pancasila 1 juni 1945;
Undang–Undang Dasar 1945.
4.
Setia kepada tri prasetya pelajar
5.
Patuh dan tunduk terhadap
disiplin organisasi.
Berdasarkan pengakuan-pengakuan
ini, Demi Kehormatan, kami berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan
kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidup kami
sehari-hari.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat
dan tekad kami, dengan taufik dan hidayah-Nya serta dengan inayah-Nya.
GSNI Jaya!!!
Bhineka, Tunggal Ika!!!
ANGGARAN
DASAR
GERAKAN
SISWA NASIONAL INDONESIA
(MUKADIMAH)
Sebagai generasi muda bangsa dan warga negara Indonesia yang
menyadari dan memiliki rasa tanggung jawab, serta terdorong oleh kesadaran
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pada tanggal 2 Januari 1959
lahirlah Gerakan Siswa Nasional Indonesia sebagai peleburan antara Gerakan
Siswa Nasional dan Ikatan SiswaNasional Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bergerak
dalam lapangan kesiswaan dan kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB
I
NAMA,
WAKTU, SIFAT, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi Siswa ini bernama Gerakan
Siswa Nasional Indonesia disingkat GSNI Didirikan pada tanggal 2 Januari 1959
untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 2
SIFAT
Gerakan Siswa Nasional Indonesia adalah organisasi Siswa yang berwatak kerakyatan
dan bersifat
independen.
Pasal 3
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pelaksana organisasi
tertinggi Gerakan Siswa Nasional Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia.
BAB II
A Z A S
Pasal 4
Gerakan Siswa Nasional Indonesia
berazaskan Pancasila
1 Juni 1945
BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 5
TUJUAN
Tujuan Gerakan Siswa Nasional
Indonesia adalah :
1.
Mempertahankan
dan melaksanakan Pancasila 1 Juni
1945 dan Undang-Undang Dasar 1945.
2.
Membangun
kesadaran dan mendidik kader bangsa dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang
adil dan makmur.
3.
Menanamkan
serta memupuk rasa kesadaran nasional untuk cinta tanah air dan bangsa.
4.
Mempertahankan
serta memupuk semangat dan jiwa Nasionlaisme Indonesia.
5.
Menciptakan
pelajar-pelajar yang cerdas, kreatif, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 6
USAHA
1.
Menggali
serta mengembangkan seni budaya dan olahraga yang berdasarkan kepribadian
nasional Indonesia.
2.
Melakukan
usaha-usaha guna meningkatkan wawasan, kretifitas, dan ketrampilan anggota
untuk meningkatkan kemampuan dan perannya dalam masyarakat.
3.
Mewujudkan
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan berdasarkan Pancasila, serta membentuk
manusia Indonesia seutuhnya.
4.
Membina
kerjasama dengan organisasi-organisasi Siswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5.
Menanamkan
nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada pelajar.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7
1.
Anggota
GSNI adalah Siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
2.
Cara-cara
penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V
ATRIBUT
Pasal 8
1. GSNI
mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan
warna merah dikedua sisinya dan warna putih ditengah, yang memuat gambar segi lima sama sisi dan masing-masing sisi membentuk sudut keluar dan garis
dalam berwarna putih mengikuti semua sisi. Tampak warna merah
ditengah, yang memuat gambar bintang segi lima berwarna putih, kepala
banteng dalam lingkaran dengan posisi miring kekiri, dibagian bawah terdapat gambar buku yang terbuka berwarna putih serta tulisan
“GSNI” dibawahnya.
2. GSNI
mempunyai Lambang, Ikrar Korps GSNI, Panji, Stempel dan tanda-tanda organisasi
lainnya diatur dalam peraturan khusus.
3. Pembuatan
dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam peraturan ketentuan umum Pimpinan tertinggi yang diberlakukan secara nasional.
BAB VI
WILAYAH ORGANISASI
Pasal 9
1.
Wilayah
Organisasi meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Wilayah
tersebut dibagi dalam tingkatan-tingkatan :
a.
Pimpinan
nasional meliputi seluruh wilayah Indonesia.
b.
Pimpinan
daerah meliputi wilayah propinsi.
c.
Pimpinan Cabang meliputi wilayah Kabupaten/ Kota.
d.
Pimpinan Komisariat meliputi Sekolah.
BAB IX
PIMPINAN
ORGANISASI
Pasal 13
a.
Pimpinan
di tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
b.
Pimpinan
di tingkat propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
c.
Pimpinan
di tingkat Kabupaten / Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
d.
Pimpinan
di tingkat sekolah dipimpin oleh pengurus Komisariat.
BAB VII
HARTA BENDA
Pasal 10
1.
Uang
pangkal, uang iuran dan uang wajib para anggota.
2.
Pendapatan
yang sah.
3.
Sumbangan
yang tidak mengikat
BAB X
K O N G R E S
Pasal 14
Kongres adalah pemegang kekuasan tertinggi organisasi yang
dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali, terdiri dari utusan-utusan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB XI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 15
Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
a.
Seorang Ketua
Umum.
b.
Seorang
Sekretaris Umum.
c.
Seorang
Bendahara Umum.
d.
Ketua –
ketua bidang (sesuai dengan kebutuhan).
BAB XII
DWEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 16
Susunan Kordinator Daerah terdiri dari :
a.
Seorang
Ketua Umum.
b.
Seorang
Sekretaris Umum.
c.
Seorang
Bendahara Umum.
d.
Ketua –
ketua bidang (sesuai dengan kebutuhan).
BAB XIII
DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 17
Susunan Dewan
Pimpinan Cabang terdiri dari :
a.
Seorang
Ketua Umum.
b.
Seorang Sekretaris
Umum.
c.
Seorang
Bendahara Umum.
d.
Ketua –
ketua bidang (sesuai dengan kebutuhan).
BAB XIV
KOMISARIAT
Pasal 18
Susunan Dewan
Pimpinan Cabang terdiri dari :
e.
Seorang
Ketua Umum.
f.
Seorang
Sekretaris Umum.
g.
Seorang
Bendahara Umum.
h.
Ketua –
ketua bidang (sesuai dengan kebutuhan).
BAB XV
HIERARKI PERATUAN
ORGANISASI
Pasal 19
1.
Organisasi
mempunyai peraturan sebagai berikut :
a.
Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ditetapkan oleh Kongres.
b.
Peraturan
Pusat ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
c.
Instruksi
Dewan Pimpinan Pusat.
d.
Peraturan Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
e.
Instruksi
Dewan Pimpinan Daerah.
f.
Peraturan Dewan
Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
g.
Instruksi
Dewan Pimpinan Cabang.
h.
Peraturan
Komisariat detetapkan oleh Pengurus Komisariat.
BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 23
Anggaran Dasar ini hanya dapat
dirubah oleh Kongres.
BAB XVIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 24
1.
Hal-hal yang
tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIX
P E N U T U P
Pasal 25
1.
Anggaran
Dasar ini disahkan oleh Kongres Gerakan Siswa Nasional Indonesia.
ANGGARAN
RUMAH TANGGA
GERAKAN SISWA NASIONAL INDONESIA
BAB I
TENTANG KEANGGOTAAN ORGANISASI
Pasal 1
Keanggotaan Organisasi GSNI terdiri dari siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
Pasal 2
SYARAT- SYARAT KEANGGOTAAN
1.
Yang
diterima menjadi anggota ialah segenap Siswa Indonesia, seperti ditentukan dalam pasal 7 ayat (1)
Anggaran Dasar.
2.
Mereka yang
sudah meninggalkan bangku sekolah dan sebelumnya adalah anggota, maka dalam
waktu satu tahun sejak meninggalkannya adalah tetap mempunyai
keanggotaan organisasi.
Pasal 3
PERMINTAAN DAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN
1.
Permintaan
menjadi anggota dilakukan secar tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang, baik
secara langsung atau diberikan melalui pimpinan Komisariat.
2.
Apabila
ditempat tinggalnya belum ada Cabang maka permintaan menjadi anggota dilakukan
secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang yang berdekatan, atau apabila
cabang yang berdekatan tidak ada maka permintaan menjadi anggota disampaikan
secara tertulis langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah yang
bersangkutan.
3.
Apabila Dewan Pimpinan Daerah yang dimaksud tidak ada, maka permintaan menjadi anggota
disampaikan secara tertulis langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat.
4.
Penerimaan
menjadi anggota dari Siswa yang ada diluar negeri
disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat.
5.
Penerimaan
menjadi anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
6.
Sah menjadi
anggota dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang.
7.
Bentuk dan
isi Kartu Tanda Anggota itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 5
PENOLAKAN KEANGGOTAAN
1.
Permintaan
untuk menjadi anggota dapat ditolak karena :
a.
Tidak
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk keanggotaan.
b.
Mempunyai
keanggotaan suatu organisasi yang bertentangan dengan dasar dan tujuan Gerakan Siswa
Nasional Indonesia.
c.
Karena
pertimbangan-pertimbangan lain oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2.
Penolakan
dilakukan dengan tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang.
3.
Dewan
Pimpinan Cabang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam waktu enam bulan
sejak penerimaan keanggotaan disahkan oleh Kordinator Daerah yang bersangkutan
dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusatberhak untuk membatalkan penerimaan
keanggotaan.
Pasal 6
HAK-HAK ANGGOTA
1.
Setiap
anggota berhak :
a.
Bertanya,
menerima, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan organisasi.
b.
Turut serta
dalam pertemuan atau rapat-rapat, maupun dalam kegiatan organisasi, serta turut
menentukan peraturan-peraturan
organisasi.
c.
Memilih dan
dipilih dalam segala jabatan dan pimpinan organisasi.
d.
Meminta
pertanggungan jawab organisasi mengenai kebijaksanaannya, dalam
pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, konfrensi-konfrensi dan kongres.
Pasal 7
KEWAJIBAN ANGGOTA
1.
Setiap anggota
berkewajiban :
a.
Tunduk
dan patuh terhadap AD ART dan peraturan organisasi.
b.
Membayar
uang pangkal yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Setempat.
c.
Membayar
uang iuran tiap bulan.
d.
Anggota yang
tidak mampu, dapat dibebaskan dari uang pangkal dan uang iuran.
e.
Menjaga nama
baik organisasi.
f.
Patuh dan
setia kepada ketetapan organisasi.
Pasal 9
KEANGGOTAAN RANGKAP
1.
Anggota
Gerakan Siswa Nasional Indonesia diperbolehkan merangkap keanggotaan :
a.
Sebagai
anggota dari keluarga salah satu sekolah/kursus.
b.
Sebagai
anggota dari salah satu organisasi, atau suatu badan yang nyata-nyata tidak
bertentangan dengan Pancasila 1 Juni
1945.
c.
Sebagai
anggota dari salah satu organisasi atau badan yang jelas diizinkan oleh
organisasi.
2.
Anggota
Gerakan Siswa Nasional Indonesia dilarang memasuki suatu organisasi yang
bertentangan dengan Pancasila 1 Juni
1945.
Pasal 10
JABATAN RANGKAP
Anggota Dewan Pimpinan Pusat dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Kordinator Daerah,
Dewan Pimpinan Cabang, Komisariat, dan sebaliknya.
Pasal 11
BERHENTI DARI KEANGGOTAAN
1.
Keanggotaan
dari organisasi berhenti karena :
a.
Atas
permintaan sendiri.
b.
Meninggal
Dunia.
c.
Kehilangan
Kewarganegaraannya.
d.
Dipecat dari
keanggotan.
2.
Anggota yang
sudah berhenti dari keanggotaan tidak dapat menuntut sesuatu dari organisasi.
Pasal 12
PEMECATAN ANGGOTA
1.
Anggota
dipecat karena :
a.
Melanggar
Ikrar Siswa Gerakan Siswa Nasional Indonesia.
b.
Menghianati
asas, dasar dan tujuan organisasi.
c.
Ingkar
terhadap kewajiban atau disiplin organisasi.
d.
Melakukan
perbuatan-perbuatan yang merugikan organisasi.
2.
Pemecatan
dilakukan dengan didahului pemecatan sementara.
3.
Pemecatan
sementara dilakukan dengan didahului peringatan.
Pasal 13
PROSEDUR PEMECATAN
1.
Dewan
Pimpinan Cabang atas usul Komisariat dapat melakukan pemecatan sementara
terhadap anggota di dalam wilayah wewenangnya.
2.
Dewan
Pimpinan Pusat mengakhiri pemecatan sementara dengan pemecatan atau
pembatalan dari pemecatan sementara tersebut.
3.
Keputusan Dewan
Pimpinan Cabang yang menyatakan pemecatan sementara harus disampaikan kepada Dewan
Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah keputusan
diambil, apabila tenggang waktu ini tidak dipenuhi, maka keputusan Dewan
Pimpinan Cabang tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
4.
Anggota yang
dipecat dapat membela diri didalam Kongres.
5.
Segala
ketentuanyang diatur dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5dari pasal ini berlaku juga
sebagai ketentuan yang berlaku bagi Dewan Pimpinan Daerah, dalam
melakukan pemecatan sementar terhadap anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah maupun terhadap anggota yang langsung
terdaftar dalam daftar Dewan
Pimpinan Daerah.
6.
Dalam
keadaan luar biasa atau mendesak, Dewan Pimpinan Pusat melakukan pemecatan langsung, baik terhadap anggota biasa
maupun anggota pengurus Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan
Cabang.
7.
Dewan
Pimpinan Pusat berhak dan dapat melakukan pemecatan atau pemecatan
sementara terhadap anggota Dewan Pengurus Pusat.
BAB II
TENTANG IKRAR KORPS GSNI
Pasal 14
1.
Yang
dimaksud dengan Ikrar Korps GSNI, ialah Sumpah Sebagai Anggota terhadap Negara dan
Organisasi yang :
a.
Diucapkan
bersama-sama dengan cara menirukan Ikrar Siswa GSNI yang dibacakan oleh seorang dalam
peringatan-peringatan atau rapat-rapat organisasi.
b.
Harus
diucapkan oleh seorang anggota baru dengan menirukan bersama Ikrar Siswa GSNI yang dibacakan oleh Ketua dihadapan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang.
2.
Sejak
menjadi anggota, anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia terikat kepada Ikrar Korps
GSNI.
BAB III
TENTANG DISIPLIN ORGANISASI
Pasal 15
Untuk menjaga keutuhan dan
kesatuan organisasi, maupun untuk menjaga bahwa organisasi tetap berjalan
sesuai dengan asas dan tujuan organisasi, maka organisasi mempunyai
ketentuan-ketentuan mengenai disiplin organisasi.
Pasal 16
Disiplin organisasiyang bersifat
larangan ialah :
1.
Setiap
anggota dilarang menjadi anggota organisasi lain, baik secara nyata atau
dinyatakan bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
2.
Setiap
anggota dilarang melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang mencemarkan
organisasi.
Pasal 17
Disiplin yang bersifat keharusan
bertindak ialah :
1.
Setiap
anggota baik dalam kedudukannya sebagai pengurus atau bukan jika hendak
melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak merupakan tugasnya sehari-hari, harus
diketahui dan disetujui oleh organisasi terlebih dahulu.
2.
Dalam
keadaan yang mendesak ia dapat mengesampingkan ketentuan dalam ayat 1 pasal
ini, dengan ketentuan selambat-lambatnyta dalam waktu 3 hari sesudah
tindakannya dilakukan harus mempertanggung jawabkannya kepada organisasi, dalam
hal ini organisasi dapat membatalkan tindakannya apabila tidak disetujui
organisasi.
BAB IV
TENTANG HARTA / KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 18
Segenap kebutuhan atau
perbelanjaan organisasi pada hakekatnya dipikul bersama atau secara gotong
royong oleh seluruh anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Pasal 20
Untuk menambah harta kekayaan
dalam mencukupi kebutuhan, organisasi mengusahakan usaha-usaha keuangan yang
sah.
Pasal 21
Selain uang pangkal dan iuran,
organisasi dapat menerima sumbangan atau bantuan dari anggota atau dari
siapapun yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
BAB V
TENTANG KONGRES
Pasal 22
1.
Kongres GSNI
diadakan dua tahun sekali selama masa kepengusrusan Dewan Pimpinan Pusat yang bersangkutan.
2.
Penyalenggaraan
Kongres dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama Panitia Kongres bentukan Dewan
Pimpinan Pusat GSNI.
Pasal 23
1.
Kongres
terdiri dari segenap utusan cabang berdasarkan surat mandat cabang.
2.
Dewan
Pimpinan Daerah dapat mengirimkan
utusannya dan mempunyai hak-hak yang sama dengan utusan Cabang.
3.
Banyaknya
utusan ditetapkan oleh Presidium, demikian juga tentang diadakannya atau tidak
peninjau-peninjau.
4.
Kongres GSNI
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ n +1 utusan-utusan cabang dan Dewan Perwakilan
Daerah.
Pasal 24
1.
Hakekat
Kongres adalah musyawarah untuk mufakat.
2.
Sebagai
keputusan Kongres diambil dengan suara bulat, kecuali apabila ditetapkan lain
oleh Kongres.
3.
Apabila
Kongres menetapkan pemungutan suara, maka setiap DPC dan DPD berhak mempunyai satu suara.
4.
Tata tertib
Kongres ditetapkan oleh Kongres berdasarkan usul Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 25
1.
Kongres
menetapkan AD dan ART, dan ketentuan-ketentuan lain.
2.
Kongres berhak
meninjau AD dan ART .
3.
Kongres
adalah tempat bertanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
4.
Kongres
mengambil keputusan tentang kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
5.
Kongres
memilih Dewan Pimpinan Daerah.
BAB VI
TENTANG DPP
Pasal 33
1.
Cara-cara
pemilihan dan penyusunan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Kongres.
2.
Dewan
Pimpinan Pusat GSNI dipilih untuk masa jabatan 2 tahun ke depan.
Pasal 34
Dewan Pimpinan Pusat GSNI membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhannya.
Pasal 35
1.
Kewajiban
pokok Dewan Pimpinan Pusat GSNI ialah :
a.
Mengawasi, mengatur
dan memimpin organisasi.
b.
Mengatur
cara pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres
c.
Menjalankan
keputusan-keputusan Kongres.
d.
Bertanggung
jawab kepada Kongres.
2.
Kewajiban-kewajiban
khusus dan cara bekerja anggota Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam peraturan khusus.
BAB VIII
TENTANG DAERAH ORGANISASI
Pasal 36
1.
Ditiap-tiap
daerah Provinsi dibentuk daerah organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2.
Pengurus
Dewan Pimpinan Daerah organisasi disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB IX
TENTANG DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 37
1.
Dewan
Pimpinan Daerah berkewajiban :
a.
Memimpin
organisasi dan mengkoordinir DPC-DPC yang berada didalam wilayahnya.
b.
Memelihara,
mengembangkan cabang yang berada di-wilayahnya.
c.
Menjalankan
keputusan-keputusan Kongres.
d.
Menjalankan
instruksi-instruksi Dewan
Pimpinan Pusat.
e.
Mengatur
cara pelaksanaan Konferensi Daerah.
f.
Menjalankan
keputusan Konferensi Daerah.
g.
Memberikan
laporan, baik mengenai kegiatan Dewan Pimpinan Daerah maupun mengenai
organisasi diwilayahnya kepada Dewan Pimpinan Pusat tiap tiga bulan sekali.
2.
Untuk
mengingatkan usahanya itu Dewan
Pimpinan Daerah dapat mengadakan konferensi
kerja dengan DPC-DPC se-wilayahnya.
Pasal 38
Dewan Pimpinan Daerah mempunyai bidang-bidang berdasarkan susunan Dewan Pimpinan Pusat GSNI dan dapat
disesuaikan menurut kebutuhan setempat.
Pasal 39
Konferensi Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari utusan DPC-DPC diadakan sekurang-kurangnya
dua tahun sekali oleh Dewan
Pimpinan Daerah atau atas permintaan
sekurang-kurangnya sepertiga jumlah DPC dalam wilayahnya.
BAB X
TENTANG DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 40
1.
Di kabupaten/kota, atau daerah lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dapat
membentuk Dewan Pimpinan Cabang.
2.
Dewan
Pimpinan Cabang organisasi disahkan oleh Presidium.
Pasal 41
1.
Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang dipilih oleh Konferensi Cabang
untuk masa kerja dua tahun.
2.
Anggota Dewan Pimpinan Cabang dapat dipilih kembali setelah meletakkan jabatannya.
3.
Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang diatur dalam pasal 17 Anggaran Dasar GSNI.
4.
Penetapan susunan Dewan
Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5.
Susunan dan
keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dapat didahului dengan pengesahan sementara oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6.
Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada Presidium dan Dewan
Pimpinan Daerah dan Konferensi Cabang, tentang
keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang dalam waktu seminggu sesudah terbentuk dimintakan
pengesahannya kepada Dewan
Pimpinan Pusat.
Pasal 42
TENTANG KOMISARIAT ORGANISASI
1.
Komisariat
organisasi berada di sekolah
masing-masing wilayah.
2.
Pimpinan
komisariat disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
3.
Pimpinan
komisariat dipilih oleh Musyawarah Komisariat.
4.
Masa jabatan
pimpinan komisariat satu tahun.
5.
Anggota
komisariat dapat dipilih kembali setelah meletakkan jabatannya.
BAB XI
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
Pasal 43
Dewan Pimpinan Pusat berhak untuk :
1.
Mengambil
kebijaksanaan terhadap instansi bawahannya dalam rangka pembinaan organisasi.
2.
Membentuk
petugas untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
3.
Meninjau,
mengisi lowongan keanggotaan Dewan
Pimpinan Pusat GSNI.
4.
Meminta
pertanggungjawaban tentang tugas yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang secara
berlaka.
5.
Meminta
pertanggung jawaban dari para petugas Dewan Pimpinan Pusat.
6.
Menghadiri
konferensi/musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 44
Dewan Pimpinan Pusatber kewajiban :
1.
Melaksanakan
keputusan Kongres.
2.
Melaksanakan
pimpinan organisasi diseluruh wilayah Indonesia.
3.
Menetapkan,
membuat program dan instruksi tingkat pusat.
4.
Bertanggung
jawab kepada Kongres.
Pasal 45
Dewan Pimpinan Daerah berhak untuk :
1.
Meninjau,
mengisi lowongan keanggotaan Dewan
Pimpinan Daerah.
2.
Meminta
pertanggung jawaban dari Dewan
Pimpinan Cabang dan Komisariat secara berkala.
3.
Mengambil
kebijaksanaan terhadap instansi bawahannya dalam rangka pembinaan organisasi.
4.
Menghadiri
musyawarah tingkat nasional.
5.
Menghadiri
setiap kegiatan Cabang dan Komisariat.
Pasal 46
Kordinator Daerah berkewajiban :
1.
Melaksanakan
tugas, peraturan, pedoman, instruksi Dewan Pimpinan Pusat.
2.
Melaksanakan
keputusan-keputusan konferensi tingkat daerah.
3.
Mengkoordinir
cabang-cabang didaerahnya.
Pasal 47
Dewan Pimpinan Cabang berhak untuk :
1.
Meninjau,
mengisi lowongan diluar pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
2.
Meminta
pertanggung jawaban para Komisariat secara berkala.
3.
Mengambil kebijaksanaan
terhadap instansi bawahannya dalam rangka pembinaan organisasi.
4.
Menghadiri
Musyawarah tingkat nasional/daerah.
5.
Menghadiri
musyawarah, briefing di Komisariat.
Pasal 48
Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
1.
Melaksanakan
keputusan konferensi cabang.
2.
Melaksanakan
tugas, instruksi, pedoman dari instansi yang lebih tinggi.
3.
Melaporkan
perkembangan cabang secara berkalakepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan
Pimpinan Daerah.
4.
Menetapkan
peraturan dan pedoman cabang.
Pasal 49
Pimpinan Komisariat berhak untuk :
1.
Membentuk
regu-regu kerja di wilayahnya.
2.
Meminta pertanggung
jawaban dari anggota.
3.
Menghadiri
rapat-rapat dan briefing.
Pasal 50
Pimpinan Komisariat berkewajiban :
1.
Mengkoordinir
anggota.
2.
Bertindak
mewakili DPC diwilayahnya.
3.
Melaksanakan
tugas dan instruksi dari instansi yang lebih tinggi.
BAB XII
TENTANG KETENTUAN UMUM
Pasal 51
1.
Segala
ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat GSNI.
2.
Untuk
mewujudkan adanya kesatuan tafsir, maka diadakan penjelasan resmi Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam peraturan khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB XIII
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 52
Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat
dirubah oleh Kongres.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 53
Anggaran Rumah Tangga ini
disahkan oleh Kongres GSNI
0 komentar:
Posting Komentar